Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip-prinsip itu adalah prinsip wakalah, kafalah, sharf, ijarah.DOWNLOAD MATERI LENGKAP...
Jumat, 14 Januari 2011
PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN FUNGSI JASA KEUANGAN PERBANKAN
Posted by mit@ on 21.15
Read more »
PRINSIP PENYALURAN DANA BANK SYARIAH
Posted by mit@ on 21.09
Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam dan istishna. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema sewa terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.DOWNLOAD MATERI LENGKAP...
Lingkungan Keuangan, Pasar, Lembaga Keuangan dan Bunga
Posted by mit@ on 04.08
Pasar Keuangan Lembaga Keuangan Bunga Pasar adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan. Pasar keuangan adalah tempat di mana pihak2 yang ingin meminjam dana bertemu dengan pihak2 yang mempunyai surplus dana. DOWNLOAD MATERI LENGKAP ...
Analisis Laporan Keuangan
Posted by mit@ on 04.02
Analisis rasio Pengaruh peningkatan rasio Analisis Sistem DuPont Keterbatasan analisis rasio Faktor2 kualitatifDOWNLOAD MATERI LENGKAP...
Negative Assurance
Posted by mit@ on 03.57
Metode yang digunakan oleh Akuntan Publik untuk memastikan berbagai pihak, seperti bankir dan pialang saham, bahwa data keuangan yang sedang dikaji oleh mereka sudah benar. jaminan Negatif memberitahu pengguna data yang ada telah memperhatikan BPA tersebut tentang alam yang merugikan atau karakter mengenai data keuangan ditinjau. Jenis jaminan biasanya diberikan kepada para bankir investasi dan SEC ketika data keuangan yang digunakan untuk saham dan penerbitan obligasi. Selain itu, jaminan ini diberikan setiap kali BPA diminta untuk mengomentari atas laporan keuangan yang sebelumnya Opini Audit telah diberikan. (Ini jenis jaminan tidak dapat diterima untuk laporan keuangan dasar yang audit sertifikasi...
Senin, 10 Januari 2011
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)
Posted by mit@ on 00.54
RKA SKPD lFormulir RKA SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA SKPD 2.1, dan penggabungan dari seluruh kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA SKPD 2.2.1 lApabila satuan kerja pengelola keuangan daerah merupakan bagian dari unit Sekretariat daerah maka formulir RKA SKPD Sekretariat Daerah setelah surplus defisit duraikan kembali penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD 3.1 dan RKA SKPD...
REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Posted by mit@ on 00.51
Peraturan Perundangan Dalam rangka melakukan tata kelola pemerintahan, diperlukan suatu peraturan perundangan, meliputi: UUD RI; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Daerah; Keputusan Kepala Daerah
DOWNLOAD MATERI LENGKAP ...
KARAKTERISTIK DAN FILOSOFI AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
Posted by mit@ on 00.47
AKUNTANSI MANAJEMEN Suatu Proses Pengumpulan; pengukuran;penyimpanan; analisis; dan pengelolaan; dan pelaporan informasi akuntansi untuk penggunan internal organisasi dalam rangka pembuatan keputusan yang rasional dalam manajemen
DOWNLOAD MATERI LENGKAP...
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Posted by mit@ on 00.25
ANGGARAN KINERJA (PRESTASI KERJA) SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)
DOWNLOAD MATERI LENGKAP ...
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Posted by mit@ on 00.19
ASAS UMUM PTUKD Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksudDOWNLOAD MATERI LENGKAP ...
Good Local Government Governance
Posted by mit@ on 00.15
nIstilah ‘governance’ berasal dari akar kata ‘govern’ nDefinisi yang relevan adalah: •Aturan yang diikuti dengan kewenangan. •Melakukan kebijakan, tindakan, dan hubungan dengan pemerintahan lain atau dengan orang lain secara konstitusional. DOWNLOAD MATERI LENG...
SOTK PEMDA
Posted by mit@ on 00.11
BASIS FILOSOFI
PENYUSUNAN KELEMBAGAAN
1.Kejelasan Jabatan Politik dan Jabatan Karir 2.Susunan Organisasi (Teori Minzberg) a. Strategic Apec (Pejabat Politik) b. Pejabat Karir terdiri dari: 1. Sekda (Middle Line) 2. Dinas (Operating Core) 3. Biro/Bagian (Support Staff) 4. Lemtek Badan/Kantor (Techno Structure)3.Setiap Elemen Organisasi Dimasukkan dalam susunan organisasi a. Strategi Apex (KDH + DPRD) b. Middle Line (Sekda) c. Operating Core (Dinas-dinas) d. Support Staff (Biro/Bagian) e. Techno Structure (Badan/Kantor)
DOWNLOAD MATERI LENGKAP...
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Posted by mit@ on 00.04
AKUNTABILITAS KINERJA KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA. DOWNLOAD MATERI LENGKAP ...
Minggu, 09 Januari 2011
ANALISIS STANDAR BELANJA
Posted by mit@ on 23.58
LANDASAN HUKUM ASB Penentuan Analisis Standar Belanja diamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 58 tahun 2005, pasal 39 dinyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan analisis standar belanja (ASB) pada penjelasan pasl 39 tersebut adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
DOWNLOAD MATERI LENGKAP...
Sabtu, 08 Januari 2011
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Posted by mit@ on 01.40
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. 2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat...
Langganan:
Postingan (Atom)
